Sulitnya Punya Rumah
Setiap
tahunnya, penduduk Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 2,6 juta rumah.
Tingginya kebutuhan rumah ini disebabkan beberapa faktor, yaitu tingkat
pertumbuhan penduduk, rehabilitasi/renovasi, dan kekurangan (backlog) yang
terjadi setiap tahunnya.
Sementara itu, rumah adalah satu dari tiga kebutuhan
pokok yang paling sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama
golongan ekonomi menengah ke bawah.
Harga tanah dan bahan bangunan kian mahal. Kenaikan harga rumah jauh melampaui kenaikan
gaji karyawan. Salah satu membekukan
harga itu adalah dengan membeli rumah sesegera mungkin. Cara yang popular untuk
membeli rumah adalah dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sayangnya,
masih ada golongan yang masih kesulitan memproses fasilitas KPR, yaitu buruh
dan pekerja informal.
KPR masih dianggap berat oleh buruh karena beberapa
hal yaitu uang yang belum terjangkau (minimal 10 persen dari harga rumah) dan/atau
cicilan yang belum terjangkau. Apabila
DP diturunkan, otomatis besaran cicilan bulanan akan naik dan sebaliknya. Ditambah persyaratan gaji minimal yang belum
terpenuhi, status buruh kontrak, masa kerja mendekati pension sering menjadi
hambatan sehingga tidak bisa mengajukan KPR.
Subsidi untuk Buruh
Pada 23 April 2012 di
Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan PT
Jamsostek sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Program penyediaan pembangunan perumahan
pekerja/buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat
guna. PT. Jamsostek bertugas
menfasilitasi pinjaman uang muka berupa fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan (FLPP). Kemudian pihak Kemenpera mengoordinasikan penyaluran Kredit
Pemiiikan Rumah (KPR) dengan dukungan FLPP kepada bank penyalur KPR. Sedangkan
tugas Kemenakertrans adalah mensosialisasikan program perumahan pekerja kepada
para pekerja/buruh, memetakan kebutuhan perumahan peserta Jamsostek, mendorong
partisipasi perusahaan dalam program penyediaan perumahan umum bagi
karyawannya.
Program penyediaan pembangunan perumahan
pekerja/buruh hingga bulan agustus tahun 2012 ini telah dibangun rumah susun
sederhana sebanyak 2.885 unit rumah/rumah susun. Menyusul di Provinsi Jawa Tengah dibangun
sebanyak 9.000 unit rumah. Pembangunan dilakukan oleh PT Sritex sebanyak 3.000
unit, PT Sidomuncul 4.000 unit dan PT
Nissin 2.000 unit. Selain itu dibangun
sebanyak 2.000 unit Rumah Tapak di Kabupaten Malang rencanyanya selesai pada
peringatan Hari Buruh Tahun 2013 .
Menurut Menakertrans,
akan diberikan subsidi uang muka perumahan sebesar Rp. 2 juta per orang kepada
1.500 pekerja/buruh . Program subsidi uang muka perumahan bagi pekerja/buruh
telah dimulai sejak tahun 2008 dengan tujuan untuk mempercepat kepemilikan
rumah bagi pekerja di kawasan industri .
KPR untuk Buruh
Kemenpera
menggandeng BRI Syariah sebagai partner penyedia KPR untuk mewujudkan kepemilikan
rumah sejahtera, termasuk diantara rumah untuk pekerja dan buruh. KPR BRI Syariah dapat digunakan untuk
pembelian rumah sejahtera tapak dengan harga maksimal Rp.145 juta dan rumah
susun dengan harga maksimal Rp.216 juta.
KPR BRI syariah menawarkan kemudahan persyaratan antara lain, uang muka
yang ringan (minimal 10 persem, bunga tetap sampai masa pelunasan dengan margin
7,25 persen jangka waktu angsuran hingga 15 tahun, dan nasabah yang berhak
mendapatkan layanan KPR ini adalah mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per
bulan untuk pembelian rumah tapak dan Rp.5,5 juta/bulan untuk pembelian rumah
susun.
Agar
program penyediaan pembangunan perumahan
pekerja/buruh benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan buruh,
tampaknya berbagai pihak terkait perlu melakukan negosiasi lebih lanjut. Antara lain untuk mempertimbangkan tentang kecukupan
besaran subsidi uang muka agar memenuhi minimal 10 persen harga rumah,
peningkatan upah buruh agar buruh mampu membayar cicilan, tunjangan untuk mereka yang mendekati masa
pensiun karena otomatis masa KPR semakin pendek, pembuatan kebijakan bantuan
kepemilikan rumah untuk buruh kontrak serta sosialisasi progam bantuan ini
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Nominal bantuan yang bisa diperoleh oleh para
buruh dalam berbagai kondisi perlu diinformasikan secara terbuka sehingga
memudahkan buruh melakukan perhitungan dan lebih tranparan bagi semua pihak.
Dengan
penyesuaian-penyesuaian program penyediaan perumahan
pekerja/buruh yang lebih berpihak pada buruh, akan menjadi
harapan bagi para buruh dan keluarganya untuk dapat menikmati rumah
sendiri.
Referensi:
www.brisyariah.co.id
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/24/m2z9lk-pemerintah-teken-mou-rumah-murah-buruh
http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=891
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/08/15/111130/indonesia_masih_butuh_26_juta_rumah_per_tahun/#.ULQfXNnWXKQ
Komentar
Posting Komentar